Determinisme Bhinneka Tunggal Ika

♠ Posted by Aryni Ayu in Persatuan Bangsa

Bayangkan saja Indonesia masa Orde baru. Rakyat terngiang - ngiang dengan kata sentralistik, lembaga - lembaga fnrmalitas dan Pers yang ‘Bungkam’. Karena hal tersebut membuat rakyat hanya menjadi penonton

Akibat dari semua itu, masyarakat mengalami proses alienasi, yang kemudiah membawa implikasi yang sangat jauh, yaitu terbantuknya sentiment kedaerahan yang berlebihan, sebagaimana dialami sekarang dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Yang harus dilakukan oleh banyak pihak adalah kesadaran baru yang progresif, bahwa bangsa ini dibangun diatas pilar Bhinneka Tunggal Ika

Untuk dunia yang begitu dinamis dan modern. Tak pernah terbayangkan negara Negara di setiap detail belahannya memiliki rakyat dengan kultur, bahasa, dan keyakinan yang ragam. Pun secara politik dan ekonomi dengan kepentingan yang berbeda - beda , kemajuan suatu negara memiliki pencapaian masing - masing. Entah sudah berapa kali dunia ini mengalami pergantian zaman. Dari pra aksara jadi aksara, Dari kerajaan menjadi republik dan republik menjadi global. Sekat setiap zaman memiliki ceritera tersendiri. Ada yang mengalami pencapaian sangat maju, ada pula sebaliknya. Padahal umur bumi ini sama bagi seluruh negara.

Bedanya terletak pada mekanisme. Duverger menyebutkan bahwa Negara maju tidak suatu negara terletak pada teknologi sebagai determinisme awal, perekonomian, kemudian social budaya yang mengalami kemajuan, selaras dengan pengurangan konfllik dalam msyarakat di suatu negara (The Study of Politic 1982). Sudah dapat dipastikan tak seluruhnya Negara mencapai kemajuan yang sama. Para pakar dunia membagi pakar dunia ke dalam sebutan dunia pertama, dunia kedua, dan  dunia ketiga. Di lantai pertama terdapat negara maju, kaya dan memiliki penyelesaian lagi yang sudah tuntas, sebut saja AS dan Cina. Lantai kedua dihuni oleh Negara Negara sedang dengan pendapatan perkapita yang juga sedang . Adapun di lantai dunia yang terakhir, Dunia ketiga. Diisi oleh Negara Negara berkapita rata rata rendah, disparitas teknologi, dan rentan terhadap konflik. Pencapaian yang memang tidak pernah sama di setiap dunia, tiap negara, beserta kondisi rakyatnya. Inilah yang dimaksud Pramoedya Ananta Toer sebagai jarak sejarah. Tampaknya memang sedang dialami Indonesia sebagai dunia ketiga.

Ketika itu tahun 1950-an. Dunia berada dalam transisi zaman. Sebutan itu masing masing negara pun telah terbit. Itulah abad ke 20 mengalami sesuatu yang baru dalam sejarah. Munculnya gerakan - gerakan keras ideologis yang mau menghapus bersih tatanan tradisional masyarakat, untuk diatas reruntuhannya membangun suatu tatanan baru total, murni atas dasar ideology masing masing. Apakah ideologi - ideologi itu berada fasis, komunis, ataupun liberal, tidak mengubah prinsip yang mereka pakai : masyarakat harus ditata baru dari dasar – dasarnya karena kamilah yang memiliki ajaran benar tentang masyarakat. Tak ada kompromi antara kebenaran dan kepalsuan, tatanan baru itu seperlunya harus dipaksakan, atas nama mereka yang tidak mau. Namun fasis hancur, tinggalah komunis dan liberal yang diwakili oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tepat seperti perkataan Daniel Estulin bahwa ketika ada 2 raksasa dunia menghendaki A dan B,maka manusia yang lebih kecil turut  terbelah ke dalam A dan B. Tak peduli seberapa rumit kondisi Internal manusia (Baca: social dan ekonomi). Legitimasi dua raksasa itu terus bergerak massif (The Bilderberg Group, 2006).

Sehingga apa dampaknya? Elite - elite dari berbagai pelosok dunia tanpa memperhitungkan korban rakyatnya untuk membangun Negara demi terciptanya ‘Masyarakat sempurna’. Merupakan salah satu pandangan mengerikan di abad 20. Indonesia bagaimana? Tak luput. Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu adalah bangsa pluralistrik yang baru saja mengalami kemerdekaan. Awal kepemimpinan Presiden Soekarno menegakan Indonesia pada National Building. Sebuah Negara kebangsaan dengan Falsafah Ideologi Pancasila ditengah bangsa yang Bhinneka. Bagaimanapun caranya Indonesia Harus Menerapkan Demokrasi. Perpolitikan nasional ketika itu sungguh tak lepas dari pengaruh komunis ataupun liberal. Sehingga ketika Presiden Soekarno memproklamasikan Demokrasi terpimpin dan mendukung Partai Komunis Indonesia masyarakat tidak mempunyai peluang mewujudkan aspirasinya demokrasi terpimpin menjadi nama lain dari otoritarianisme. Pengaruh Ideologis antar dua Negara raksasa itu rapanya masih berjalan. Kehadiran Jenderal Soeharto dengan Orde Baru , Syarat dengan dominasi tentara / militer dalam kehidupan politik nasional, membawa dampak yang sangat luas bagi disintegrasi bangsa di masa depan.

Bayangkan saja Indonesia masa Orde baru. Rakyat terngiang - ngiang dengan kata sentralistik, lembaga - lembaga formalitas dan Pers yang ‘Bungkam’. Karena hal tersebut membuat rakyat hanya menjadi penonton. Pemerintah berlomba - lomba membangun Negara untuk citra di mata dunia tanpa melihat penderitaan rakyat mereka. Secara singkat , terjadilah (1) Disparitas pembangunan , yang saat itu lebih terpusat di kota kota besar , dan Jawanisasi, perasaan - perasaan masyarakat yang merasa dikucilkan, dan nantinya menjadi konflik berkepanjangan di masa depan. (2) Pemimpin kepala daerah bukanlah amanat rakyat, di periode ini jabatan - jabatan penting diisi oleh militer tanpa memperhatiikan sipil. (3) Rakyat tanpa aspirasi akibat seluruh kegiatan rakyat saat itu dimonitori oleh pemerintah, mereka semakin asing akan ‘kreativitas’ dan pemanfaatan daerah terbengkalai, ditambah lagi DPRD dan pers sebagai penyambung lidah rakyat bungkam, maka kepenatan rakyat semakin bertambah (Syaukani dkk , “Otonomi daerah: 2002”).

Akibat dari semua itu, masyarakat mengalami proses alienasi, yang kemudiah membawa implikasi yang sangat jauh, yaitu terbantuknya sentiment kedaerahan yang berlebihan, sebagaimana dialami sekarang dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Sekedar beristirahat sejenak dari ‘Kepenatan’ yang terjadi di Indonesia di abad 20an. Kini dunia tengah memasuki era globalisasi, zaman dimana komunisme telah runtuh, teknologi berjalan kian canggih, dan disini masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge Based Society). Suatu bentuk tatanan masyarakat ‘Cerdas’ akan IPTEK yang menuntut pencapaian tinggi, bargaining position yang menguntungkan dari setiap Negara dan budaya global. Manusia yang saling ketergantungan (interdependency) satu sama lain, dan kerap mengalami perubahan. Tak salah kemudian Negara Negara dunia ketiga ‘mau tak mau harus mengikuti arus’ termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia yang saling ketergantungan (interpendency) satu sama lain dan kerap mengalami perubahan.

          Meski telah melewati masa – masa yang melelahkan dari transisi Orba menuju Reformasi, Indonesia tetaplah negara multikulturalistik, dikenal sebagai negara bersemboyan ‘berbeda – beda tapi tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika)’ berdasar Pancasila sebagai paham dengan wawasan nusantara sebagai ketahanan nasional tentu harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia untuk tetap melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

          Predikatnya sebagai negara pluralistic bermusabab oleh ragamnya suku, bahasa, agama, dan budaya. Gugusan kepulauan yang membentuk suatu konfigurasi territorial sebagai Nusantara. Indonesia yang berjajar dari Sabang hingga Merauke, dengan ragam budaya terdiri dari 2500 suku bangsa dan 500 bahasa daerah yang tersebar di Archipelago State menjadi saksi kuatnya kemajemukan bangsa (Wahono Puji, Laporan Penelitian : Wawasan Nusantara sebagai Suatu Konsep Strategis dalam Upaya Mewujudkan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional, hlm. 5 : 1989, Univ. Jember). Bahkan jika hal ini ditarik hingga garis historisnya, masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan kekhasan, keragaman, dan keberbedaan (diversity) masing – masing.

          Ironis, Indonesia sempat tertatih – tatih di abad 20, akibat benturan ideologis, dan politis notabene emmperlambat kemajuan bangsa. Seperti yang sudah – sudah pada penjelasan sebelumnya, hal ini menjadi keterpurukan yang tak pernah usai. Pun ketika Indonesia dihadapkan pada masa transisi reformasi, otonomi daerah (desentralisasi) yang diselenggarakan berdasar UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, masih mendapatkan pemahaman yang “keliru” bahwa otonomi adalah segala – galanya, yang menyeragamkan masyarakat lain yang berbeda, etnosentrisme berlebihan yang merasa kelompoknya adalah yang paling benar, serta kebebasan kekuasaan oleh raja – raja kecil (baca : kepala daerah). Hingga hari ini, konflik – konflik yang terjadi tak pernah lepas dari penderitaan rakyat di masa lalu.

Determinisme globalisasi rupanya juga menjadi sebab. Meski dituntut untuk memenuhi knowledge based society, namun globalisasi menyangkut nilai dan pola hidup. Lewat dirinya, gagasan – gagasan seperti : hak asasi manusia, demokrasi, ekonomi pasar, tetapi juga cara – cara produksi, pola – pola konsumsi, dan kebiasaan – kebiasaan rekreatif tertentu, disebarkan dan diminati dimana – mana. Realitas ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Franz Magnis Suseno (2006), bahwa peran dominan nilai – nilai perelasasian diri dan kesejahteraan materiil yang berkaitan dengannya (globalisasi) di satu pihak mengakibatkan berkurangnya makna bentuk – bentuk social – tradisional dengan symbol – symbol relijius. Di pihak lainnya, memajukan otonomi manusia (HAM, demokrasi, pluralism), namun dampaknya ada pada krisis identitas. Kelompok relijius – tradisonal harus dan mau menjadi follower kelompok global. Akibatnya, kelas – kelas bawah mengikuti dan dengan menanggapi konflik kekerasan. Seakan menemui faktanya, hal ini terjadi selama hampir Indonesia berdiri diatas panji Reformasi, sebelum itu nampaknya bangsa tertumpah pada satu tujuan sama ditengah keperbedaan. Masih ingatkah saat para pemuda terdahulu notabene berasal dari ragam suku bersatu membentuk Sumpah Pemuda tertanggal 28 Oktober 1928. Mereka tidak lagi melihat bangsa Jawa, bangsa Sunda, ataupun bangsa Batak, yang ada hanya bangsa Indonesia. Iniah kebhinekaan sesungguhnya. Sangat disayangkan beberapa kepemimpinan hingga hari ini, iklim pluralistic masyarakat menunjukkan angka kerawanan yang cukup tinggi, terdapat 143 daerah menjadi daerah rawan konflik social (Tvone, 8 Mei 2012).

Konflik antar etnis yang terjadi di tanah Papua akibat diskriminasi, akibat tidak menyamakan hak dan kewajiban warga dengan saudara – saudara mereka yang ada di tanah Jawa, otomatis masalah keterbelakangan tak mendapat jawaban, dan pertumpahan darah berkepanjangan terjadi hingga hari ini (Kompas, 22 Juni 2012). Perseteruan antar golongan agama, sebagai konflik keagamaan radikalistik juga kian mendapat tempat, seperti yang terjadi pada kasus GKI Yasmin. Konflik kepentingan yang berlangsung secara vertical antara pihak berwenang ataupun berwajib melawan kegrariaan. Dalam keadaan seperti ini, ada segmen mayoritas meminggirkan minoritas, umat tidak seagama, tidak sesuku dianggap orang asing yang harus dihapuskan. Memang begini adanya, konflik ideology baik secara terbuka ataupun tertutup ingin mencederai makna keluhuran Ideologi Pancasila, dan kerekatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dua pilar penting negara.

Jika hal tersebut benar adanya terjadi, sebagai akibat masa lalu dan dampak tak langsung globalisasi, maka pluralistic bangsa tinggalah kenangan. Keberbedaan semacam ini menuntut perpisahan, harusnya keragaman (pluralis) mendapat penghormatan. Memang Indonesia ruoanya masih berada diambang usia muda demokratisasi, tak menutup kemungkinan besar didera oleh konflik berkepanjangan, namun pilar kebangsaan harus tetap berdiri. Benang merahnya, sektarianisme diatas keperbedaan harus teralienasi dari seluruh pihak.

Yang harus dilakukan oleh banyak pihak adalah kesadaran baru yang progresif, bahwa bangsa ini dibangun diatas pilar Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa ini wajibnya dapat mengingat setiap saat, dimana saja, secara benar bahwa diversity adalah kekayaan, pluralistic menjadi symbol kemajemukan bangsa, berbeda – beda namun tetap satu jua menjadi semangat untuk menjunjung tinggi keragaman demi kesatuan bangsa.

Read More

Diskursus Krisis Identitas

♠ Posted by Aryni Ayu in Persatuan Bangsa

     Adapun di lantai terbawah, dihuni oleh ‘masyarakat’. Mereka bukan orang – orang ‘gagal’ dan ‘putus asa’, melainkan para penanggung “ekonomi rakyat” : para pengolah tanah, penangkap ikan, pekerja di perkebunan dan di pabrik – pabrik, para pegawai bawah dan pengusaha di kaki lima

      Untuk Indonesia, sebuah negara dengan keistimewaan keragaman yang kompleks. Nusantara yang plural akan etnisitas dan kultural, komunitas relijius – tradisional, serta berisi orang – orang indigenous. Tak salah memang jika banyak penulis menyebutnya ‘amazing’, “..her diversity is so amazing”, ungkap Franz Magnis Suseno. Juga tak pernah tepat sasaran jika menganggap perbedaan di Indonesia tak pernah mendapat tempat. Barangkali, ungkapan tersebut hanya melihat dari satu sisi. Relijius yang terlalu fundamentalis, sisi politis, serta ekonomis, besar kemungkinannya hanya demi pengikutan arus globalisasi. Pun sisi – sisi yang lain menjelaskan kekacauan – kekacauan bumi pertiwi. Identitas kebangsaan rupa - rupanya harus menemui tanda tanya. Memang hal ini tak pelak terbantahkan secara radikalis.    

          Indonesia. Sekali lagi sebuah negara, negara dengan keberagaman (plural) yang tak dapat menuntut keseragaman. Berbeda adalah hal biasa dalam wawasan negara – bangsa ini. Ironisnya, mozaik kekacauan mulai ‘bertingkah’ dalam kehidupan bumi pertiwi, bahkan semakin menjadi. Tak terbantahkan secara radikalis memang jika negeri ini sedang ‘kacau’, lagi – lagi karena soal sektarianisme, dan sukuisme. Nuansa disintegrasi dan tribal mulai dirasakan bangsa ini. Tentu masih lekat di pikiran masyarakat soal – soal mengenai kekerasan yang setiap hari menjadi tayangan wajib di berbagai media, cetak ataupun siaran televisi. Berbagai elemen masyarakat dari kaum marhen, intelektual, hingga elit secara vertikal memiliki problematika yang tak jauh berbeda untuk membuat krisis identitas semakin menjadi, rasa kebhinekaan pun kian merosot.

Ibaratkan sebuah gedung bertingkat yang masing – masing tingkat memiliki penghuni. Di lantai atas, ada kaum elit yang setiap harinya mampu ‘menyimpan’ milyaran atau triliunan rupiah, barangkali untuk proyek – proyek seperti Banggar, sekedar menutupi ‘Century’, ataupun menebar citra saat kelalaian terbongkar di depan publik. Di lantai dua terdapat para pebisnis berjumlah 40 juta lebih penghuni yang dapat memfasilitasi anak – anaknya sekedar bersekolah di tingkat tinggi, dan terkadang lebih memilih tak peduli pada konflik – konflik yang sedang berlaku. Adapun di lantai terbawah, dihuni oleh ‘masyarakat’. Mereka bukan orang – orang ‘gagal’ dan ‘putus asa’, melainkan para penanggung “ekonomi rakyat” : para pengolah tanah, penangkap ikan, pekerja di perkebunan dan di pabrik – pabrik, para pegawai bawah dan pengusaha di kaki lima (F.M. Suseno, 2006 : 145).

Disinilah para penghuni lantai tiga dapat menyuarakan reaksi dengan seruan – seruan ideologis praktis yang radikal terhadap elit, ketika negara sedang tak berpihak pada rakyat mudah saja bagi mereka untuk memilih kekerasan sebagai jalan keluar. Bahkan saat gaung globalisasi semakin ‘menggerus’ kedamaian para kaum tradionalis – relijius.

Dalam artian bahwa tak mungkin sebagian besar rakyat di wilayah – wilayah pedalaman indonesia akan mampu menukarkan cara – cara tradisional mereka di berbagai bidang : ekonomi, sosial – budaya, dan kultur  untuk membayar tuntutan dunia global, maka disinilah akan terjadi berbagai konflik. Masalah – masalah kontemporer (akhir – akhir ini) yang belum mendapat penyelesaian : konflik antar suku Papua (Tv.one, 10 Juli 2012), konflik agraria (mesuji), konflik fundamentalisme keagamaan, bahkan degradasi moral generasi, yakni tawuran antar pelajar yang siang hari tadi diberitakan ada dan marak terjadi (Metro tv, 16 Juli 2012). Satu hal yang akan menjadi pertanyaan besar adalah dimana identitas bangsa ini, sudah lenyapkah di tengah dentuman keras globalisasi? Apakah ini yang dinamakan krisis identitas?

Pertanyaan keras diatas seakan semakin memperkuat bahwa problematika bangsa semakin radix (mengakar), dan terjadi bukan karena sebab, ada api ada asap. Jika saat ini konflik menjadi causalitas internal, maka ada ‘globalisasi’ sebagai pihak eksternal yang turut menjadi indikator tersulutnya berbagai konflik yang mengemuka di Indonesia. Globalisasi bahkan tak hanya sekedar artian politis, namun juga mempengaruhi gaya pikir sosial, menyangkut nilai dan pola hidup kita, melalui jalan ini, gagasan – gagasan seperti : hak asasi manusia, demokrasi, ekonomi pasar, pola – pola konsumsi, kemudian disebarkan dan diminati dimana – mana. Ini hanyalah ‘bualan’ lain tentang kebebasan (David Hurvey, “Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis”, 2010 : 1).

Jika tak mampu memfilter, maka identitas bangsa akan mengalami kebingungan. Rasa ke-kitaan dan ke-kamian yang berlebihan karena adanya desentralisasi politis, banyak dari generasi kini bangga akan merek – merek luar negeri menjadi penyebab sifat konsumerisme tingkat tinggi, lalu tekanan dari pihak elit untuk menstadarkan perekonomian lokal dengan internasional agar terhindar dari resesi ekonomi macam Yunani membuat rakyat jelata serba kesusahan. Ditambah lagi struktur sosial tradisional yang mulai berbenturan keras dengan dunia global, mengharuskan mereka bertahan (survive) tanpa lelah, agar komunitas miliknya tak hilang tertelan ruang publik negara yang kian kasar, gersang, dan hambar (Kayan Swastika, “Global Paradoks, Negara Kebangsaan Indonesia, dan Pendidikan Multikultural).

Krisis identitas harusnya tak menjadi disukursus lagi. Ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat, the way of life bagi keragaman bangsa, sesanti tiada tara untuk mengatasi berbagai konflik akibat prasangka. Apabila benar – benar direvitalisasi etosnya, maka identitas Indonesia akan stabil, meski terdapat berbagai pengaruh dari yang tak sejalan dengan pandangan hidup bangsa. Meminjam istilah Benedict Anderson tentang ‘imagined communnity’ (1993), yakni seorang individual yang merasa suatu bagian dari komunitas bangsanya. Hal serupa terjadi kala seorang Indonesia memiliki rasa ‘we feeling’ dan ‘kebhinekaan’ terhadap negara – bangsanya sendiri, maka disitulah bangsa yang bermula dari ‘seorang’ akan menggambarkan adanya suatu imaged communities, dan menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di dalam satu kesatuan (integrasi bangsa). 

Read More

Bocah itu, Obat Penenangku

♠ Posted by Aryni Ayu in Reportase

    “Tapi kan aku ingin bermain?sebisaku. Tolonglah ijinkan aku”

Seolah – olah ingin bukti bahwa yang cacat tak benar – benar cacat. Sebaliknya, yang tampaknya sempurna terkadang cacat.

   Sore ini, berjalan menyusuri sebuah lapang berlumuran hijau. Menikmati sajian oranyenya mentari yang berpulang, menengguk secangkir ketenangan, dan membuyarkan pikiran dangkal. Oh, benar – benar sore yang aku impikan. Andai saja aku seorang Angelina J atau Avril Lavigne, akan aku beber karpet merah ala Hollywood di pinggiran lapangan layaknya kaki lima, agar semua orang bisa memotret wajah tenang ini. Tapi sayangnya, aku mengkhayal, ketenangan yang palsu!

Inginku mendongkrak pikiran – pikiran gila tentang cinta ini, agar aku tak gila, agar aku kembali waras. Kembali menyeruput setetes dua tetes kegilaan. Melamunkan seorang pangeran datang, menggandeng tanganku, dan membawaku ke istananya, bukan untuk jadi tukang cuci piring, tapi jadi permaisuri. Lalu aku berkuda bersamanya, menyanyi bersama, atau sekedar bersendau gurau. Mendambakan dirinya sebagai belahan jiwa sekaligus guru. Ah, khayalan bodohku yang indah. Bukankah akhir dari romeo dan juliet selalu bahagia?

Kaki ini terus berjalan bagai model di catwalk. Berusaha tersenyum diantara gerumunan orang, dan semakin lebar saat kedipan kamera mengintai. Persis seperti hidupku. Lamunan yang tak terbatas, tak sadar aku telah memimpikan hal – hal muluk, tentang sang cinta. Pikiran ini memang semburat. Tahukan tempat sampah yang terurai berurai di depan rumah? Seperti itulah otakku, perlu disusun kembali. Sambil terus kosong menatap hijaunya lapang, beberapa lelaki mendadak menghampiriku. Dari paras tampan hingga hancur, dari berbudiman hingga amoral, dari pendiam sampai urakan semua serba ada. Bernar – benar toserba. Rupanya sanggup membuyarkan konsentrasiku. Wajah ini pun tersenyum sembari menatap wajah – wajah mana yang tak bertopeng.    

Langkah terus berjalan, tanpa menghiraukan dan mendadak terhenti. Kembali aku berusaha menenangkan semburat ini. Bersama lelaki – lelaki itu, aku melihat seorang kecil mendekati kawan – kawannya. Masih bocah pikirku. Tetapi ada sesuatu ketenangan disana, ada usaha yang amat sangat diusahakan dibalik kebocahannya. Aku mendekat, siapa  tahu ada obat penenang. Siapa tahu diantara laki – laki ini tahu makna yang aku lihat.

Si bocah menegosiasikan sesuatu. Terdengar gumaman dari rekan – rekan kecilnya. “Untuk apa mau bermain? Kan kau sudah ditolak di kelompok seumurmu?” “Tapi kan aku ingin bermain?sebisaku. Tolonglah ijinkan aku”. Rekan – rekannya mulai berpikir, meringsutkan keningnya. Satu menatapnya lirih. Satu tak tahu apa – apa. Yang lain, sibuk berdiskusi. Sungguh pemandangan bagus. Benar – benar menghenyakkan dan menenangkan. Andai aku bisa melukis, ingin kugambarkan sosoknya yang sempurna, sosok ideal agar dirinya tak dipandang lirih.

Tak segera bermain, cukup menunggu lama. Sebelum menemui rekan – rekan kecil itu. Rupanya, dia sedang mengayun – ayunkan tongkat kakinya. Berusaha mengambil bola saat lawan mainnya adalah bocah seusianya. Ya, aku melihat itu. Namun sayang, mungkin karena kekurangannya itu, dirinya lalu terdampar. Dikeluarkan dari kelompok. Yah, andai khayalan seorang anak kecil setinggi langit, tak bisa kubayangkan ketika dirinya mungkin sebagai Ronaldo kecil dikeluarkan dari klub besar dunia karena cacat. Betapa hancur sang harapan.

Langkah demi selangkah kudekatkan diri agar terlihat jelas drama itu. Pun lelaki – lelaki yang ada disampingku tadi, ternyata mulai menjauh. Nampaklah hanya dua tersisa. Ya, mungkin mereka tidak tahu maksudku. Jika bertopeng, maka yang tampak hanyalah pemandangan tak penting seorang wanita. Topeng – topeng itu kemudian bertanya, “sedang apa wanita yang sedang kudekati ini? Bukankah seharusnya dia memperhatikanku? Bukan menonton segerombolan bocah kecil. Wanita itu harus membuat kesan yang baik, seolah tertarik. Apa yang dia pikirkan?”

Begitu topeng – topeng itu pergi. Aku mulai tahu mereka tak pernah tahu diriku. Tak pernah tahu apa yang sedang aku lihat. Pun terlalu dangkal melihat sebuah pemandangan. Yang mereka tahu, seorang wanita impiannya harus berkesan baik didepannya, bukan mengalihkannya. Padahal, kebaikan sesungguhnya, tak akan pernah ditemukan di bagian terluar. Dua lelaki yang tersisa, mereka mau tahu dan peduli tentang apa yang kulakukan. Tinggal aku, yang harus memilih seorang pangeran.

Setelah dramaku usai. Drama itu pun kembali berjalan. Human interest ini tak akan pernah aku sia – siakan. Si bocah kecilku ini rupanya diijinkan untuk bergabung. Seolah – olah ingin bukti bahwa yang cacat tak benar – benar cacat. Sebaliknya, yang tampaknya sempurna terkadang cacat. Dan aku melihat bocah itu tak dilihat dari bocahnya, tapi inginnya. Sungguh memberikanku obat penenang. Seolah otakku telah tersusun rapi, tak lagi semburat. Orang yang benar – benar berusaha dan benar usahanya, harus diberi kesempatan. Tak pandang dia mendekati sempurna atau tidak.

Read More