Kerusuhan ‘berdarah’ Mesir harus jadi pelajaran buat RI

♠ Posted by Aryni Ayu at 02.56

Sudah ratusan orang lebih tewas dalam demonstrasi besar-besaran, berikut kerusuhan yang terjadi di Mesir sejak sepekan lalu. Mereka menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur setelah berkuasa tiga dasawarsa lebih. Hemat kita, gaya kepemimpinan Hosni Mubarak lebih dekat atau hampir sama persis dengan mantan Presiden Soeharto. Tidak hanya dari sisi lamanya berkuasa sudah 32 tahun, sama dengan kekuasaan Pak Harto yang digulingkan aksi ‘’people power’’ kalangan mahasiswa bersama elemen masyarakat tahun 1998. Tapi, Mubarak memperoleh jabatan Presiden dengan cara tdiak wajar, yakni menggantikan posisi Anwar Sadat lewat aksi penembakan prajuritnya dalam satu parade militer yang disebut-sebut didalangi kelompok oposisi terlarang di negara itu tahun 1981.

Jadi, suksesi kedua pemimpin bangsa itu lewat pertumpahan darah. Bukan berdasarkan Pemilu yang jujur dan demokratis. Pak Harto juga memperoleh pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan cara yang tidak mulus, menggunakan Supersemar, dan lewat aksi ‘’biadab’’ pemberontakan PKI setahun sebelumnya.

Kesamaan lainnya, demo menjatuhkan Pak Harto lewat demonstran kaum muda berpendidikan yang resah melihat situasi negaranya semakin memburuk. Lapangan kerja semakin sulit, harga sembako semakin mahal, jalannya pemerintahan semakin diktator, dan semakin merajalelanya KKN, terlebih di kalangan elite kekuasaan, keluarga dan anak-anaknya. Kondisi yang ‘’sama’’ terjadi di Mesir saat ini. Bahkan, Mubarak yang kini berusia 82 tahun, sudah membuat rencana strategis menjadikan anaknya, Gamal, sebagai Presiden Mesir menggantikan pososinya kelak. Itu sebabnya, para pendemo ngotot mendesak Mubarak mundur. Tidak cukup hanya membubarkan dan mengganti kabinet apalagi sekadar ingin menunjuk seorang Wakil Presiden untuk pertama kalinya selama kekuasaannya.

Diktator Soeharto menjelang kejatuhannya juga menawarkan mengganti para menteri, seorang di antaranya adalah putri sulungnya, Mbak Tutut, tapi ramai-ramai menteri lainnya lebih dulu mundur guna mendesak Pak Harto segera lengser dari tahtanya, setelah para tokoh nasional (Gus Dur dkk) bersama Ketua DPR/MPR meminta Presiden mundur segera.

Indonesia lebih beruntung ketimbang Mesir, karena militernya segera sadar, tidak ingin diperalat lagi oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi ABRI. Sehingga jumlah korban yang tewas tidak sebanyak di Mesir.
Di Mesir, tentara masih di bawah pengaruh Presiden Mubarak. Ajakan para pendemo untuk bergabung dalam aksi demo guna mempercepat langkah reformasi dengan mendesak mundurnya Mubarak belum juga terjawab. Malah upaya penangkapan, tindakan represif oleh militer terus berlangsung di mana-mana. Hal inilah yang memprihatinkan dunia.

Dipastikan jumlah korban tewas maupun luka-luka bisa jauh lebih banyak, ribuan orang, jika Mubarak semakin meningkatkan tekanannya memaksa militer melakukan penembakan dan penangkapan terhadap para pendemo, setelah larangan keluar rumah, jam malam, tidak diindahkan masyarakat. Bahkan para pendemo tidak takut lagi menghadapi kelompok pemerintahan Mubarak yangmenerapkan undang-undang darurat. Terbukti, ribuan demonstran berbaris di jalanan dan pusat kota Kairo tanpa menghiraukan hadangan militer dengan kendaraan lapis baja.

Aksi demo anarkis yang semakin meluas di Mesir belakangan ini jelas membahayakan keselamatan masyarakat termasuk WNI di sana, di antaranya para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang kuliah/belajar di negeri piramida itu. Jumlahnya bisa mencapai belasan ribu orang jika ditambahkan dengan para TKI legal dan ilegal. Kiranya kita harapkan, pemerintah dalam hal ini staf KBRI di sana, bisa mengupayakan keselamatan seluruh WNI agar terhindar dari korban situasi politik (kerusuhan) yang semakin ‘’memanas’’ di Mesir saat ini.

Kerusuhan ‘’berdarah’’ di Mesir ini pun semestinya menjadi pelajaran buat negara-negara di jazirah Arab lainnya, termasuk Indonesia, yang kondisinya tidak jauh beda dengan Mesir untuk memenuhi harapan warganya yang menginginkan perubahan dan keterbukaan. Sebelumnya terjadi aksi demo di Tunisia, menyusul Aljazair, Yaman, Yordania pun mulai bergolak. Kalau tidak diantisipasi dengan bijak maka kerusuhan yang sama tinggal menunggu waktu saja lagi.

Bagaimana dengan Indonesia? Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas tidak sama dengan Mubarak. Sebab, ia sudah tegas menolak istri dan anak-anaknya menggantikan posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia pada suksesi 2014. Apalagi akhir-akhir ini kekecewaan terhadap pemerintahan SBY – Boediono semakin membesar. Harapan kita sebagaimana aspirasi kalangan rakyat Presiden SBY tegas dan bekeja keras untuk meningkatkan kesejahteraan 237 juta jiwa rakyatnya pada periode keduanya, sepertinya sulit terwujud. Faktor politik dan hukum menjadi kendala. Jadi, kalau dalam kondisi banyak kritikan, khususnya dari kalangan tokoh lintas agama, SBY sampai ‘’mewariskan’’ jabatannya kepada keluarganya nanti, maka kondisi RI bisa saja sama dengan yang terjadi di Mesir saat ini. Tapi, bukan saat ini. Kita optimis SBY aman sampai 2014.